SANGIHE | Bintangtribratanews.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (16/01/2025) untuk membahas penataan birokrasi dan pengajuan relaksasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun anggaran 2025.
Pj. Bupati Wounde menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Ia menyebutkan langkah-langkah seperti pengisian jabatan kosong dan rotasi untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah.
“Penataan birokrasi ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih profesional dan mampu melayani masyarakat secara optimal,” ujar Wounde.
Selain itu, Pj. Bupati mengajukan relaksasi Dana PEN kepada Mendagri untuk membantu mengatasi keterbatasan fiskal akibat minimnya dana transfer dari pusat. Langkah ini diharapkan memberikan ruang lebih besar untuk mendukung program kerja prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menanggapi usulan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi birokrasi dan berkomitmen mempertimbangkan relaksasi Dana PEN sesuai regulasi.
Sebagai tambahan, Wounde memaparkan hasil nyata selama masa jabatannya, seperti bantuan Penerangan Jalan Umum senilai Rp 740 juta dari PT PLN dan bantuan Rp 450 juta untuk HUT Daerah ke-600 serta Pesta Adat Tulude. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi dalam mengelola potensi Sangihe.
“Potensi Sangihe adalah berkat Tuhan yang harus dikelola dengan baik. Meskipun keuangan sedang sulit, komitmen kuat akan membantu mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama,” tutup Wounde.
(YANSA)
